Wacana terkait pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik
Kali ini, isu yang berkembang adalah pembentukan lima provinsi baru sekaligus dari wilayah Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengonfirmasi adanya pembahasan mengenai rencana pemekaran tersebut.
Beberapa legislator di DPRD Jawa Barat memberikan pernyataan terkait usulan ambisius ini yang mulai menarik perhatian banyak pihak.
Menurutnya, isu ini akan segera memasuki tahap diskusi di legislatif. Bahkan, pembahasan awal dengan melibatkan sejumlah tokoh dan ahli sudah dijadwalkan mulai Senin mendatang.
Rencana pemekaran ini meliputi lima provinsi baru dengan karakteristik dan wilayah masing-masing
Provinsi pertama yang diusulkan adalah Sunda Galuh, mencakup Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Selanjutnya, ada Provinsi Sunda Priangan yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.
Berikutnya adalah Provinsi Sunda Pakuan, yang dirancang mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.
Tak ketinggalan, ada rencana pembentukan Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi yang akan merangkul Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bekasi.
Terakhir, Provinsi Sunda Caruban akan mencakup wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.
Saat ditanya tentang asal-usul gagasan ini, Rahmat menjelaskan bahwa pemikiran tersebut datang dari aspirasi masyarakat yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh serta aktivis yang fokus pada pembangunan & perubahan.
Usulan ini dinilai sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Jawa Barat.
Saat ini wacana tersebut masih berada dalam tahap awal pembahasan. Meski begitu, diskusi seputar ide besar seperti ini tentu memicu berbagai pendapat di tengah masyarakat. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja keputusan dari forum legislatif dan hasil diskusi para pihak terkait.
